Kebijakan Industri 1956: 8 Fitur utama Kebijakan 1956

Kebijakan industri yang komprehensif dirumuskan pada tahun 1956. Ini memiliki tujuan sebagai berikut:

(i) Pengembangan industri pembuatan mesin.

(ii) Peningkatan laju pengembangan industri.

(iii) Pengurangan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Fitur Utama Kebijakan 1956 :

Berikut ini adalah fitur dari kebijakan ini :

(i) Kategori Industri:

Industri skala besar telah dibagi menjadi 3 kategori.

(a) Sektor Publik:

Di bawah Jadwal A, 17 industri dimasukkan. Industri-industri ini adalah senjata dan amunisi, energi atom, besi dan baja, mesin berat, minyak mineral, batubara dll.

(B) Sektor publik-cum-swasta:

Di bawah Jadwal B, 12 industri dimasukkan. Industri akan menjadi milik negara tetapi sektor swasta juga dapat membangun industri. Industri seperti aluminium, peralatan mesin, obat-obatan, pupuk kimia, transportasi jalan dan laut, tambang dan mineral dimasukkan.

(c) Sektor swasta:

Di bawah Jadwal C, semua industri yang tersisa tidak tercakup dalam Jadwal A dan B dimasukkan. Industri-industri ini akan didirikan oleh sektor swasta.

(ii) Pondok dan industri skala kecil:

Pemerintah akan melakukan upaya untuk mempromosikan industri rumahan dan skala kecil. Industri-industri itu akan menggunakan sumber daya lokal dan akan menghasilkan lapangan kerja.

(iii) Konsesi ke sektor publik:

Pemerintah akan menyediakan fasilitas tenaga, transportasi dan keuangan untuk unit sektor publik. Namun, Pemerintah. tidak akan mengambil sikap acuh tak acuh terhadap unit sektor swasta.

(iv) Pembangunan daerah yang seimbang:

Daerah yang terbelakang secara industri akan diberi prioritas dalam membangun industri. Lebih banyak insentif akan diberikan kepada industri yang akan didirikan di wilayah ini.

(v) Pelatihan untuk manajer:

Manajer sektor swasta dan publik akan diberikan pelatihan teknis dan manajerial sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Kursus manajemen akan dimulai di universitas untuk orang-orang ini.

(vi) Fasilitas tenaga kerja yang lebih baik:

Di bawah kebijakan ini, fasilitas tenaga kerja yang lebih baik akan disediakan. Pekerja akan diberi upah yang adil, kondisi kerja yang lebih baik, dan peluang untuk berpartisipasi dalam manajemen.

(vii) Manajemen di unit publik:

Kebijakan menekankan pada pengelolaan unit publik yang tepat. Unit publik dapat menjadi sumber pendapatan yang baik jika dikelola secara efisien.

(viii) Modal asing:

Kebijakan menekankan bahwa modal asing dapat memainkan peran penting dalam pengembangan industri. Banyak konsesi ditawarkan untuk memanfaatkan modal asing.

 

Tinggalkan Komentar Anda